Presiden Yudhoyono tidak Bahas HAM dan Nuklir dengan Kim Yong-nam
JAKARTA--MICOM: Menteri
Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Republik
Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) Kim Yong-nam, ketika melakukan
pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/5), tidak
secara rinci membahas terkait perkembangan masalah hak asasi manusia di
kedua negara, serta persoalan nuklir yang menjadi perhatian masyrakat
internasional.
Dikatakan Marty, Indonesia tidak bisa langsung melakukan pembicaraan yang tidak membuat nyaman pihak Korea Utara. Menurut Marty, maka dari itu Indonesia harus cerdas, mengkaji dan menelaah instrument apa yang dimiliki, sehingga bisa membuat hubungan RI dan Korut ini bisa dikembangkan.
“Agar bisa timbulkan kenyamanan rasa saling memahami tapi bukan sifatnya kita menutup mata terhadap berbagai kekurangan, justru inilah peluang kita untuk bisa pengaruhi situasi di Korut,” tutur Marty.
Kendati demikian, terkait isu HAM, Marty Natalegawa mengatakan, posisi Indonesia terkait isu HAM di Korea Utara sangat tegas. Posisi Indonesia senantiasa berevolusi dan berkembang. Pada awalnya, Indonesia menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korut. Marty tak merinci resolusi yang dimaksud.
"Namun, dalam beberapa waktu ini, kita telah menyesuaikan posisi kita agar Korut bisa meningkatkan terkait HAM dengan tidak lagi menentang resolusi Korut di PBB," kata Marty.
Sebelumnya, beberapa pihak mendesak pemerintah agar menjadikan pertemuan hari ini lebih dari sekadar pertemuan pragmatis, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan mendasar di Korut, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kelaparan yang melanda rakyat negara itu.
Sedangkan untuk masalah peluncuran roket, Marty mengatakan, Presiden Yudhoyono dalam pembicaraan dengan Presiden Kim Yong Nam mendapat penjelasan dari Kim Yong Nam tersebut bahwa dalam peristiwa peluncuran satelit komunikasi tersebut ada informasi yang tidak berimbang sehingga menyudutkan pihak Korea Utara.
“Atas informasi yang disampaikan tadi, Presiden Yudhoyono menggarisbawahi pentingnya semua pihak senantiasa berdialog dan komunikasi agar tidak terjadi salah paham,” kata Marty.
Menlu juga mengatakan secara umum Indonesia sudah menyampaikan penyesalan atas peluncuran satelit komunikasi tersebut karena memicu rasa tidak tenang dan juga menimbulkan rasa ancaman.
“Indonesia berpendapat perlu adanya transparansi dan komunikasi terkait semua masalah di Semenanjung Korea,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perlunya komunikasi yang sangat baik dan terus ditingkatkan kualitasnya sebagai salah satu saluran untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea dan juga keinginan kedua Korea untuk reunifikasi. (Mad/OL-2)
Dikatakan Marty, Indonesia tidak bisa langsung melakukan pembicaraan yang tidak membuat nyaman pihak Korea Utara. Menurut Marty, maka dari itu Indonesia harus cerdas, mengkaji dan menelaah instrument apa yang dimiliki, sehingga bisa membuat hubungan RI dan Korut ini bisa dikembangkan.
“Agar bisa timbulkan kenyamanan rasa saling memahami tapi bukan sifatnya kita menutup mata terhadap berbagai kekurangan, justru inilah peluang kita untuk bisa pengaruhi situasi di Korut,” tutur Marty.
Kendati demikian, terkait isu HAM, Marty Natalegawa mengatakan, posisi Indonesia terkait isu HAM di Korea Utara sangat tegas. Posisi Indonesia senantiasa berevolusi dan berkembang. Pada awalnya, Indonesia menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korut. Marty tak merinci resolusi yang dimaksud.
"Namun, dalam beberapa waktu ini, kita telah menyesuaikan posisi kita agar Korut bisa meningkatkan terkait HAM dengan tidak lagi menentang resolusi Korut di PBB," kata Marty.
Sebelumnya, beberapa pihak mendesak pemerintah agar menjadikan pertemuan hari ini lebih dari sekadar pertemuan pragmatis, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan mendasar di Korut, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kelaparan yang melanda rakyat negara itu.
Sedangkan untuk masalah peluncuran roket, Marty mengatakan, Presiden Yudhoyono dalam pembicaraan dengan Presiden Kim Yong Nam mendapat penjelasan dari Kim Yong Nam tersebut bahwa dalam peristiwa peluncuran satelit komunikasi tersebut ada informasi yang tidak berimbang sehingga menyudutkan pihak Korea Utara.
“Atas informasi yang disampaikan tadi, Presiden Yudhoyono menggarisbawahi pentingnya semua pihak senantiasa berdialog dan komunikasi agar tidak terjadi salah paham,” kata Marty.
Menlu juga mengatakan secara umum Indonesia sudah menyampaikan penyesalan atas peluncuran satelit komunikasi tersebut karena memicu rasa tidak tenang dan juga menimbulkan rasa ancaman.
“Indonesia berpendapat perlu adanya transparansi dan komunikasi terkait semua masalah di Semenanjung Korea,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perlunya komunikasi yang sangat baik dan terus ditingkatkan kualitasnya sebagai salah satu saluran untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea dan juga keinginan kedua Korea untuk reunifikasi. (Mad/OL-2)
0 komentar:
Posting Komentar